Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan adanya pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar 80 persen atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang mencapai Rp 110 triliun. Akibat kebijakan tersebut, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tersendat.
Dody menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum dapat merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN karena adanya pemblokiran anggaran.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” ujar Dody dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2025).
Meski anggaran tersendat, Dody menyebut bahwa progres pembangunan fisik IKN hingga akhir Desember 2024 telah mencapai 87,9 persen. Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Dody memaparkan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 mencapai total Rp 40,29 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa sektor infrastruktur sebagai berikut:
- Sektor Sumber Daya Air: Rp 1,45 triliun
- Sektor Bina Marga: Rp 18,32 triliun
- Sektor Cipta Karya: Rp 12,09 triliun
- Sektor Hunian di IKN: Rp 8,43 triliun
Dody menambahkan bahwa pihaknya akan memfokuskan pekerjaan pada rencana prioritas yang lebih dekat, seperti persiapan mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi.
“Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” ungkap Dody.
Dalam sesi bincang bersama Liputan6, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono turut menjelaskan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pendanaan, pihaknya akan memastikan pembangunan terus berjalan sesuai target. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan keinginannya untuk melaksanakan upacara 17 Agustus 2024 di kawasan IKN.