Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa anggaran pembangunan IKN Tahap II tetap sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto yang digelar pada Selasa, 21 Januari 2025.
Dalam ratas lanjutan yang berlangsung pada Senin (3/2/2025), Presiden Prabowo meminta Otorita IKN segera bersurat ke Kementerian Keuangan untuk memastikan penyesuaian anggaran pembangunan IKN.
Basuki menyampaikan bahwa Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD dibuat sebelum ratas terkait IKN. Oleh karena itu, penyesuaian anggaran menjadi langkah yang perlu dilakukan.
"Presiden meminta kami segera mengajukan surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran. Instruksi Presiden dibuat sebelum ratas, sehingga perlu ada penyesuaian sesuai hasil pembahasan terakhir," jelas Basuki, Selasa (4/2/2025).
Anggaran awal sebesar Rp 6,3 triliun yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) memerlukan tambahan Rp 8,1 triliun guna pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta ekosistem pendukung lainnya.
Pada Ratas sebelumnya yang digelar 21 Januari 2025, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran lanjutan pembangunan IKN untuk periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan mendukung penuh target-target nasional lima tahun ke depan, termasuk swasembada pangan, energi, dan air.
"Kami akan memastikan prioritas pembangunan tetap sesuai dengan target nasional, khususnya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal," ujar AHY.
Dengan penyesuaian anggaran yang disetujui Presiden, Otorita IKN diharapkan dapat mempercepat pembangunan berbagai sektor di Ibu Kota Nusantara, menciptakan kawasan yang modern dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.